DELIKNTT.COM – Bikers Muhammadiyah (Bikersmu) tingkat Pusat menggelar audiensi khusus bersama Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Irwan Akib yang membidangi Majelis Pendidikan Tinggi, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Lembaga Pengembangan Olahraga (LPO), dan Lembaga Seni Budaya, Kamis (17/07/2025). Pertemuan berlangsung hangat di kediaman beliau di Yogyakarta.
Rombongan Bikersmu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bikersmu Agus Mulyono, didampingi Wakil Ketua II R. Jumyanto, Sekretaris Jenderal Immawan Muhammad Arif, Kepala Bidang Media, IT dan Publikasi Fuad Fauzi, Kabid Sosial dan Ekonomi Sofyan, serta Kabid Hukum Fanny Dian Sanjaya.
Dalam audiensi tersebut, kepengurusan pusat menyampaikan laporan perkembangan dan kiprah Bikersmu yang terus tumbuh dan mendapat respons positif di tengah-tengah warga Muhammadiyah.
“Alhamdulillah, Bikersmu secara umum diterima baik oleh khalayak ramai, para pimpinan, kader, dan warga Muhammadiyah pada umumnya,” ujar Agus Mulyono.
Agus menambahkan bahwa Bikersmu telah membentuk Koordinator Wilayah (Korwil) di seluruh provinsi di Pulau Jawa, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Selain itu, puluhan chapter juga telah berdiri di berbagai kota.
“Bahkan di beberapa wilayah, meskipun Korwil belum terbentuk, calon anggota sudah banyak terkumpul. Mulai Juni 2025, Bikersmu mulai memproses pembentukan Korwil di luar Pulau Jawa,” tambahnya.
Pengukuhan chapter Bikersmu juga telah dijadwalkan dalam waktu dekat, antara lain untuk Chapter Sleman (Korwil DIY) dan Chapter Kudus (Korwil Jawa Tengah).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp DelikNTT.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
