KUPANG, DELIKNTT.COM – Konflik saling klaim lahan di Besipae, NTT, terjadi antara warga Pubabu dan Pemprov NTT hingga kini belum menemui titik terang.
Saat ini sebanyak 29 kepala keluarga (KK) masyarakat adat Pubabu-Besipae, jadi korban penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT.
Mereka kini terpaksa membangun tenda-tenda darurat sebagai tempat tinggal sementara di lokasi.
Calon Gubernur NTT nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi (SPK) ikut berkomentar terkait polemik tersebut.
Saat menjawab pertanyaan panelis dalam Diskusi Publik Politik Gagasan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT Periode 2024-2029 yang digelar Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana (Undana ) Kupang, Sabtu (26/10/2024).
Panelis menanyakan strategi apa yang akan dilakukan Paket SIAGA Nomor Urut 3 untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat Besi Pae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) terkait persoalan lahan Besi Pae yang diklaim milik Pemprov NTT selama ini.
Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Urut 3, Simon Petrus Kamlasi (SPK) menyampaikan terima kasih atas pertanyaan dari panelis.
“Terima kasih atas pertanyaan panelis,” tutur SPK.
Cagub SPK mengatakan, memang ada pendekatan hukum dalam kasus di Besi Pae TTS, tetapi pendekatan untuk menyejahterakan mereka juga lebih penting.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp DelikNTT.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
