KUPANG, DELIKNTT.COM – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selalu mendapat stigma termiskin dan tertinggal di Indonesia meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.
Karena itu, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu atau Paket SIAGA secara sadar menetapkan SIAGA Tata Kelola sebagai salah satu dari Nawa Aksi SIAGA untuk mencapai visi “Mewujudkan masyarakat NTT yang bermartabat, maju, mandiri, adil dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045”.
Ketika diwawancarai terkait tata kelola pemerintahan, Calon Gubernur nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi mengemukakan bahwa perlu ada kesadaran dan kemauan politik pemimpin untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sosok yang akrab disapa SPK itu membeberkan, SIAGA Tata Kelola akan mentransformasi Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif, dan adaptif dengan perkembangan zaman.
“Dengan SIAGA Tata Kelola, kita mengharapkan agar birokrasi di NTT bisa menjadi birokrasi yang andal dan berkelas dunia, marena didukung oleh ASN yang cerdas, disiplin, dan sejahtera. Untuk itu kita juga harus meningkatkan SDM ASN kita,” terangnya.
Purnawirawan TNI yang kerap disebut Jenderal Air itu menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur, dan budaya organisasi yang fleksibel serta adaptif atas perubahan lingkungan yang kompetitif serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal.
Jika terpilih menjadi Gubernur NTT, kata SPK, dirinya bersama Andre Garu berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sesuai dengan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance.
Ia menyebut, ada lima unsur Good Governance, yang akan diterapkan jika Paket SIAGA memimpin NTT, yakni, transparansi, akuntabilitas, responsif, independen, dan kewajaran atau fairness.
Meningkatkan Kesejahteraan ASN
Salah satu aspek yang ditekankan oleh SPK berkaitan dengan reformasi birokrasi atau tata kelola pemerintahan ini adalah kesejahteraan ASN.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
