KUPANG, DELIKNTT.COM – Capai swasembada pangan dalam sektor ekonomi, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Simon Petrus Kamlasi (SPK) dan Adrianus Garu (AG) atau Paket SIAGA, akan melakukan transformasi ekonomi hijau dan biru, yang didukung teknologi energi terbarukan
Strategi ekonomi hijau cenderung berfokus pada sektor energi, transportasi, terkadang pertanian dan kehutanan, sedangkan ekonomi biru berfokus pada sektor perikanan dan sumber daya laut dan pesisir. Keduanya menggabungkan strategi untuk mengatasi mitigasi dan adaptasi iklim.
“Dengan ekonomi biru akan memanfaatkan sumber daya laut yang berkelanjutan, untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan lapangan pekerjaan sambil menjaga kesehatan ekosistem laut,” tegas Cagub SPK.
Paket SIAGA juga mengutamakan hilirisasi produk dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, guna meningkatkan pendapatan para petani, nelayan dan peternak.
Disamping itu, komitmen SIAGA ekonomi juga melakukan Hilirisasi produk unggulan, dari pertanian, perkebunan, peternakan Kelautan dan Perikanan . Salah satunya dengan membangun industri olahan hasil pertanian dan peternakan
Hal ini sebagai bagian dari upaya mendukung sektor agribisnis lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya industri olahan, hasil pertanian dan peternakan, dapat diolah lebih lanjut sehingga memiliki nilai tambah.
Industri olahan akan memberikan tambahan penghasilan, dan membuka lapangan kerja baru unruk generasi muda NTT.
“Dengan pembangunan dan operasional industri olahan, maka akan mendukung ketahanan pangan. juga, dengan mengelola hasil bumi secara lokal, pasokan pangan untuk masyarakat akan terjamin,” aku SPK.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
