Topik : 

Menakar kekuatan koalisi rakyat dan koalisi Parpol

Kontributor : Syamsul Editor: Redaksi
DelikNTT.com
IMG 20230927 WA0000
Foto: Syamsul/ Aktivis Muhammadiyah Lembata/Mahasiswa Pascasarjan Universitas Muhammadiyah Malang

Oleh: Syamsul / Aktivis Muhammadiyah Lembata / Mahasiswa Pascasarjana UMM

DelikNTT.Com – Kurang Lebih enam bulan ke depan, Masyarakat Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi lima tahunan yang difasilitasi oleh lembaga penyelenggara pemilu atau KPU pada 14 Februari 2024.

Pesta demokrasi ini tentunya menjadi perbincangan publik baik dikalangan elit politik (politisi) maupun dikalangan masyarakat biasa. Namun tidak dipungkiri masih banyak masyarakat kita yang apatis terhadap dinamika dan wacana politik. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi?

Berangkat dari pertanyaan tersebut, penulis ingin memaparkan beberapa informasi yang barang kali bisa menjadi alasan untuk disimak bersama. Menurut data yang dikutip dari Republika.com,, berdasarkan presentase partisipasi pemilu dalam tiga periode era reformasi terus menurun sampai 10 persen. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah semakin menguatnya berbagai persoalan yang berhubungan dengan ketidakpastian hukum, korupsi, iklim, dampak lingkungan, maraknya kasus kriminalitas, pelecehan seksual, pembungkaman suara publik dan beberapa kasus lainya yang cenderung kepada hak berekspresi dan kebebasan berpendapat dimuka umum. Hal ini tentu memberi dampak serius bagi pemilih, terlebih lagi kepada pemilih pemula.

Penurunan partisipasi dalam pemilu tersebut bila tidak segera ditangani tentu akan menjadi masalah dalam legitimasi demokrasi nantinya. Persoalan yang akhir – akhir ini dihadapi oleh masyarakat tidak terlepas dari sumbangsih dan peran media dan berbagai isu yang melatarbelakangi kontestasi menuju pemilu 2024 yang turut diwarnai oleh kepentingan elit politisi yang semakin jauh dari nilai dan subtansi politik itu sendiri. 

Distorsi Gagasan Berpolitik

Pemberitaan media baik nasional maupun lokal tidak alpa dengan berbagai dinamika yang dimainkan oleh elit politik yang dinilai jauh dari pikiran dan kebutuhan masyarakat, jarak antara masyarakat dan politisi dalam isu keperpihakan di ruang politik semakin memperparah ketidak percayaan publik terhadap politisi. Hal ini tergambar melalui lahirnya UU dan berbagai peraturan yang justru semakin merusak tatanan demokrasi. UU cipta kerja (omnibus low), UU MD3, UU ITE, dan berbagai kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan elit penguasa dan pengusaha.

Baca Juga :  MAHASISWA DAN DINAMIKA KONTEMPORER

Jauhnya jarak suara publik dan elit politik menjadi alasan kuat lahirnya apatisme masyarakat dalam partisipasi pemilu. Dengan berbagai latarbelakang permasalahan yang ada, justru memicu gelombang baru yang menurut lahirnya gerakan masyarakat yang antipati terhadap demokrasi. Bahkan berusaha untuk melakukan upaya-upaya untuk menghadirkan ketidak percayaan terhadap pemangku kebijakan yang didukung oleh kekuatan elit politik. 

Koalisi Masyarakat

  • Bagikan