Oleh: ( Ilhamsyah Muhammad Nurdin Masyarakat Padepokan Ujung Pasir Wairang, Lembata)
OPINI, DELIKNTT.COM – Pemilihan serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang bukan hanya menjadi momen politik biasa, tetapi cerminan dinamika kekuatan dalam masyarakat kita. Di tengah antusiasme politik dan kampanye yang semarak, terdapat realitas pahit tentang ketimpangan kekuasaan yang diperankan oleh oligarki dan dampaknya pada kelompok mustadafin—kelompok lemah atau yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial. Bagaimana oligarki memengaruhi pemilihan ini? Apa dampaknya pada kelompok mustadafin? Dan bagaimana kita bisa membangun kesadaran kolektif untuk mengubah kondisi ini?
Oligarki: Pemegang Kunci Kekuasaan
Oligarki adalah sekelompok kecil orang yang memiliki kendali besar atas kekayaan, pengaruh, dan kekuasaan dalam masyarakat. Mereka sering terdiri dari elite politik, pengusaha kaya, atau figur berpengaruh lainnya yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan ekonomi, memengaruhi kebijakan publik, dan mengarahkan proses politik sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam konteks pemilihan, oligarki memanfaatkan kekuatan ekonomi mereka untuk mendukung calon-calon tertentu yang diharapkan dapat menjaga atau memperkuat posisi dan keuntungan mereka.
Di Indonesia, fenomena oligarki dalam politik bukanlah hal baru. Beberapa pemilihan sebelumnya menunjukkan bagaimana dana kampanye yang melimpah, akses ke media massa, dan koneksi politik menjadi instrumen utama untuk memenangkan hati pemilih. Namun, seringkali kekuatan ini mengabaikan kepentingan kelompok mustadafin yang mungkin tidak memiliki suara sekuat itu dalam masyarakat, tetapi justru menjadi mayoritas pemilih. Akibatnya, suara mereka mudah terpinggirkan oleh janji-janji manis kampanye yang didanai oleh para oligark.
Kelompok Mustadafin: Suara yang Terpinggirkan
Kelompok mustadafin merupakan golongan yang kurang memiliki akses ke pendidikan tinggi, fasilitas kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang layak. Mereka adalah kelompok yang paling rentan terdampak oleh kebijakan publik yang kurang memihak rakyat kecil. Ironisnya, dalam pemilihan serentak ini, suara mereka sangat berarti karena secara kuantitas, mereka adalah mayoritas pemilih. Namun, posisi rentan mereka membuat suara kelompok ini mudah dipengaruhi oleh janji-janji politik pragmatis yang biasanya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek.
Keterbatasan dalam pendidikan politik juga membuat kelompok mustadafin sering kali menerima uang atau bantuan materi dari para calon sebagai kompensasi suara mereka—suatu bentuk “politik uang” yang sering dipraktikkan. Dalam jangka panjang, praktik ini menguntungkan oligarki tetapi merugikan masyarakat. Setelah pemilihan usai, kepentingan kelompok mustadafin tidak lagi diprioritaskan, dan mereka kembali berada di lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan.
Dampak Oligarki Terhadap Demokrasi dan Keadilan Sosial
Ketika oligarki mendominasi proses politik, tujuan demokrasi sebagai suara rakyat akan semakin jauh dari realitas. Demokrasi seharusnya menjadi jalan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan. Namun, bila kepentingan oligarki mendominasi, proses pemilihan tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, melainkan kehendak segelintir elite.
Dampaknya, kebijakan yang dihasilkan dari proses politik yang didominasi oleh oligarki lebih berfokus pada pemeliharaan status quo dan pemenuhan kepentingan ekonomi elite. Kelompok mustadafin, yang sesungguhnya memiliki harapan agar kesejahteraan mereka diperhatikan, justru sering kali tertinggal. Ini menciptakan paradoks di mana kelompok mayoritas tidak memperoleh manfaat langsung dari proses demokrasi.
Mengubah Arah
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
