Oleh: Jailani Tong (Aktivis Muhammadiyah NTT)
CATATAN, DELIKNTT.COM – Beberapa waktu belakangan ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi sorotan media nasional hingga daerah.
Hal ini tentu bukan karena hasil Pilkada, tapi karena orang nomor dua di partai yang berlambangkan kepala banteng itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru.
Ya, KPK beberapa waktu lalu baru saja menetapkan Sekjend PDI-P, Hasto sebagai tersangka terkait kasus suap yang melibatkan Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan .
Walau baru sebatas tersangka, bukan terdakwa, tapi banyak orang menilai, apa yang dilakukan oleh KPK sungguh sangat berani bukan main.
Loh, kok bisa, jawabannya sudah dapat ditebak, karena Hasto orang yang memiliki pengaruh dan juga punya hubungan dekat dengan Ibu Mega Wati, Ketua Umum PDI-P yang partainya sepuluh tahun lalu menjadi penguasa di republik ini.
Banyak isu yang berseliweran di luar sana. Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK diduga ada kaitannya dengan Jokowi, mantan presiden dua periode yang diusung oleh PDI-P.
Dulu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi anak kesayangan PDI-P. Tapi sekarang sudah tidak. Hubungan antara PDI-P dan Jokowi sudah retak dan mungkin tidak bisa disambung lagi. Tapi bagi saya, yang namanya politik itu fleksibel, tidak kaku.
Buktinya sudah banyak terjadi di republik ini. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Pemilihan presiden 2024 yang lalu, ia bersama Anies Baswedan diusung oleh tiga partai, NasDem, PKS, dan PKB untuk maju bertarung di Pilpres melawan dua kandidat lainnya, yaitu Prabowo Subianto-Gibran dan Ganjar-Mahfud.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
