Oleh: Nurbani Yusuf
OPINI, DELIKNTT.COM – Mungkin hanya Muhammadiyah satu-satunya yang masih terbuka, egaliter, dan demokratis— orang bisa keluar masuk tanpa permisi, karyawan amal usaha bahkan pimpinan atau direktur bisa menjabat tanpa nomor anggota, sebab nomor keanggotaan di Muhammadiyah dianggap oleh sebagian tidak begitu urgent karena tidak jelas kemanfaatannya.
Seorang ustadz bisa khutbah dan tausiyah pada masjid dan jamaah Muhammadiyah tanpa nomor anggota, belum pernah ikut baitul arqam bahkan tidak tau kapan tanggal lahir Muhammadiyah,
Seorang guru leluasa mengajarkan al Islam dan Ke-Muhammdiyahan pada jam terakhir meski tidak pernah aktif dan dikenal sebagai anggota Muhammadiyah,
Calon pimpinan Cabang, Daerah dan Wilayah baru ngurus NBM (nomor baku Muhammadiyah) sebagai persyaratan dua menit menjelang penetapan calon pimpinan di ketuk.
Hanya di Muhammadiyah seseorang bisa mengelola amal usaha dengan nilai puluhan hingga ratusan milyar tanpa nomor anggota apalagi baiat.
Jamaah dan anggota boleh darimanapun tapi pimpinan dan pemegang amal usaha adalah anggota yang sudah baiat. Itulah makna nasehat Kyai Dahlan: Jangan Menduakan Muhammadiyah!!!
Tujuan HTI bikin khilafah. FPI bikin daulah. Salafi negeri syariah. Pun dengan jamaah ansharut tauhid mujahidin indonesia bahkan hingga isis dan rumpun ideologi tarbiyah— dakwahnya adalah politik sebagai tiang utama: thesisnya adalah Syariah Islam bisa tegak dengan khilafah. Meski konsen di politik, anehnya tak ada satupun yang ikut Pemilu, bahkan sekelas Partai Pembebas atau HT hanya mandeg pada kajian tentang khilafah tidak lebih.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
