Masuk Kabinet Versi Muhammadiyah: Jalur Parpol atau Struktural Organisasi

Oleh: Sholikh Al Huda, Jamaah Muhammadiyah Ranting Masangan Wetan Sidoarjo

DELIKNTT.COM – Tulisan ini lahir dari obrolan ringan di warkop dekat kampus, tetapi bertumpu pada pengamatan sosiologis terhadap perilaku politik warga Muhammadiyah sejak era Reformasi, terutama menjelang dan pada masa Pemerintahan Prabowo. Fokusnya sederhana: mendeskripsikan fakta keterlibatan kader Muhammadiyah dalam kabinet tanpa menghakimi, apalagi menafsirkan secara fenomenologis.

Scroll kebawah untuk lihat konten

Ingin Punya Website? Klik Disini!!!

Di Muhammadiyah, menjadi menteri bukan semata perkara kompetensi, CV setebal skripsi, atau gelar berlapis. Ada dua jalur yang selama ini hidup dalam imajinasi politik warga Persyarikatan: jalur partai politik dan jalur struktural organisasi.

Pertama, jalur parpol. Ini arena yang penuh dinamika. Kader Muhammadiyah yang memilih rute ini harus siap menghadapi stigma “kurang Muhammadiyah”, dianggap terlalu politis, atau dicap sebagai pemburu kursi. Namun jalur ini tetap ditempuh karena politik kekuasaan memang bekerja melalui koalisi dan negosiasi. Dalam logika politik elektoral, masuk kabinet lewat parpol bukan hanya soal kapasitas, tetapi soal keberanian menghadapi risiko reputasi dan ketahanan menghadapi kritik dari internal warga Muhammadiyah sendiri.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.