Oleh: Dahlan Iskan
Selasa 07-01-2025
LAMA tidak banyak muncul, pembela Presiden Jokowi mulai banyak lagi. Lewat medsos. Terutama sejak adanya dua peristiwa terakhir: diamankannya dokumen “penting” di Rusia dan penobatan Jokowi sebagai lima besar terkorup di dunia 2024.
Ups… salah. Mereka bukan pembela Jokowi. Tidak ada buktinya. Isi medsos mereka juga bukan membela Jokowi. Mereka lebih menyasar dua lembaga: OCCRP/Tempo dan PDI-Perjuangan/Hasto Kristiyanto.
Pihak yang menyerang Jokowi dan pihak yang menyerang dua lembaga itu juga saling ejek. Ada yang brutal tapi ada juga yang lucu-lucu.
OCCRP diserang sebagai kekuatan asing yang ingin menghancurkan Indonesia. Mereka juga menuding OCCRP dibiayai George Soros yang Yahudi dan penyebab krisis moneter 1998.
Sebaliknya, mereka diserang sebagai buzzer bayaran Jokowi. Ada tulisan jenaka begini: “dalam rapat besar buzzer mereka mengucapkan terima kasih pada OCCRP. Berkat OCCRP kini mereka punya pekerjaan lagi. Maka janganlah OCCRP ragu-ragu. Kalau ada gelar buruk lainnya untuk Jokowi segera berikan saja. Agar kami terus punya pekerjaan”.
Saya rasa isu OCCRP ini akan reda sebelum 40 hari. Tidak ada isu besar yang bisa tetap menarik melebihi 40 hari. Dalam 40 hari sukma isu besar sudah naik ke alam lain.
Yang masih akan terus ramai adalah soal PDI-Perjuangan. Isu OCCRP kelihatannya hanya akan berputar di kalangan aktivis. Sepanjang aparat tidak menjadikan semua itu sebagai kasus hukum apanya yang dikhawatirkan.
Buktinya kunjungan rakyat ke rumah Jokowi justru semakin banyak. Rumah yang di Solo itu. Yang di sebuah gang itu. Mereka puas biar pun sekadar berfoto di depan rumah yang pagarnya tinggi dan tertutup rapat itu.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
