Dalam kacamata Durkheim dan Merton, ini tanda anomi: aturan resmi (hukum) tidak lagi dihormati, digantikan aturan informal (pungli). Rakyat hanya ingin sertifikat kerja (tujuan sah), tapi harus pakai jalan tikus berupa pungli (cara tidak sah). Inilah bentuk innovation ala Merton: mengejar tujuan legal dengan cara ilegal.
Dari Amplop ke QRIS, dari Sertifikat K3 ke Ducati
Ada candaan getir di media sosial: “Dulu pungli harus ada amplop tebal. Sekarang sudah pakai transfer, tinggal scan QRIS.” Artinya, modusnya makin modern, tapi esensinya tetap sama: ada pihak yang diperas, ada pihak yang kenyang.
Begitu pula rantainya: rakyat kecil harus setor untuk urus sertifikat K3 biar bisa kerja, sementara di ujung sana ada pejabat yang dengan enteng bisa beli Ducati buat mejeng di akhir pekan. Inilah konversi modal simbolik (jabatan) menjadi modal ekonomi (duit pungli), lalu dipamerkan jadi modal sosial (prestise motor gede). Lengkap sudah daur pungli ala Bourdieu.
Refleksi Pahit Yang Terus Terulang
Kasus Noel seharusnya jadi momentum koreksi. Bukan cuma untuk kementerian tenaga kerja, tapi juga seluruh birokrasi negeri ini. Kalau pejabat setingkat wamen bisa tertangkap tangan, jangan salahkan rakyat kalau makin sinis dengan jargon “bersih, melayani, transparan.”
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp DelikNTT.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
