Oleh: Ton Abdillah Has /Pengiat Sosial Politik /Ketum DPP IMM Periode 2010-2012
DELIKNTT.COM – Aksi demontrasi yang disertai tindakan anarkisme massa pada akhir Agustus 2025 lalu membuka mata kita bahwa bangsa ini memerlukan perbaikan radikal. Kusut yang belum terurai di tengah beban ekonomi masyarakat, yang dibumbui perilaku tak peka sejumlah elit politik, akhirnya memicu amarah publik. Meski sayangnya, protes ini ditunggangi kelompok yang gelisah dan marah akibat akselerasi rezim Prabowo dalam menata ulang ekonomi, politik dan hukum.
Sejak dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2024 lalu, Prabowo memang mewarisi kerusakan yang demikian besar. Ketimpangan ekonomi yang menganga lebar, kemiskinan, pengangguran, kerusakan hukum, merajalelanya korupsi, kebocoran kekayaan alam, serta rusaknya lingkungan hidup hanyalah sekelumit diantara akumulasi persoalan.
Situasi ini nampaknya yang mendorong rezim Prabowo langsung menggebrak lewat sejumlah langkah berani. Penghematan anggaran ekstrim, pemberantasan korupsi besar-besaran yang dipimpin Kejaksaan Agung ditengah keroposnya peran KPK dan kepolisian, pembentukan BPI Danantara guna optimalisasi BUMN dan investasi ekonomi, penataan ulang sektor kehutanan dan tambang yang ditandai penyitaan jutaan hektar lahan ilegal, merupakan diantaranya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp DelikNTT.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
