Oleh: Mukmin Amsidi, M.Pd (Dosen STKIP Muhammadiyah Kalabahi / Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPP IMM)
DELIKNTT.COM – Pada momentum peringatan 17 Agustus 2024, gagasan untuk memperkuat ekonomi dan jiwa kewirausahaan di kalangan kader Muhammadiyah semakin mendesak untuk diwujudkan. Dalam era yang penuh dengan tantangan ekonomi global dan persaingan bisnis yang ketat, membangun kekuatan ekonomi berbasis kemandirian menjadi salah satu langkah strategis yang tak terelakkan.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berfokus pada dakwah dan pendidikan, memiliki peran penting dalam membentuk kader-kader unggul secara intelektual dan spiritual juga tangguh secara ekonomi. Penguatan ekonomi bertujuan agar kader-kader Muhammadiyah mampu mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi umat.
Jiwa kewirausahaan menjadi pilar utama dalam penguatan ekonomi kader Muhammadiyah. Untuk mewujudkannya, beberapa langkah perlu diambil:
1. Kader IMM harus memiliki tekad yang kuat untuk menjadi wirausahawan. Jiwa kewirausahaan harus dibarengi dengan keberanian mengambil risiko, dan inovasi dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya
2. Harus memiliki modal perlu diketahui bahwa Modal adalah sesuatu yang sangat penting dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Selain finansial modal jaringan, dan kepercayaan diri adalah elemen penting. IMM harus dilatih untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mencari peluang untuk mendapatkan modal tambahan.
3. Bisnis yang sukses memerlukan evaluasi yang terus-menerus. Kader IMM perlu dibekali dengan keterampilan manajemen yang baik, kemampuan analisis pasar, serta strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami 
Subscribe CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
