Oleh: AS Rosyid, warga Muhammadiyah
DELIKNTT.COM – Pertama-tama, saya, seorang anak Muhammadiyah, juga bersama saudara-saudara saya yang lain di Muhammadiyah yang telah lama bergerak di isu lingkungan hidup, ingin mengapresiasi ayahanda-ayahanda yang telah melalui perdebatan yang saya yakin cukup alot dalam memutuskan apakah Muhammadiyah akan masuk ke gelanggang tambang atau tidak. Saya yakin ayahanda sekalian telah menyimak suara-suara yang keberatan dengan itu. Namun, apakah suara-suara tersebut benar-benar dijadikan pertimbangan atau tidak, tentu itu soal lain.
Kedua, saya bersama anak-anak Muhammadiyah lainnya ingin menyampaikan keberatan terhadap sejumlah argumen yang berseliweran selama ini, yang mungkin akan digunakan oleh Muhammadiyah dalam memutuskan ikut serta menerima IUP tambang. Keberatan ini akan saya rangkum dalam 7 (tujuh) poin sebagai berikut:
1. Rapat pleno digadang-gadang melakukan kajian yang mengakomodasi berbagai masukan secara komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis dan lembaga di lingkungan Muhammadiyah, pengelola dan pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, dan pihak-pihak terkait. Saya menyayangkan, dalam pihak-pihak terkait itu sampai saat ini tidak ada perwakilan dari warga terdampak langsung di tapak tambang, yang selama ini menderita karena tambang. Dampak mode produksi tambang pada lingkungan hidup bukanlah satu-satunya masalah. Moda penguasaan lahan dan ketimpangan relasi politik-ekonomi yang ditimbulkan oleh tambang itu juga merupakan masalah yang tidak mungkin dihindari oleh Muhammadiyah selama logika tambang yang digunakan Muhammadiyah ditarik dari ideologi kapitalisme.
2. Rapat pleno sampai kemarin juga tidak transparan mengenai data ilmiah yang dijadikan sandaran untuk memutuskan menerima tambang atau tidak. Padahal, data ilmiah itu bisa disebarluaskan sebelum pleno dilakukan, sehingga dimungkinkan adanya dialog, kritik dan perbandingan untuk memutuskan apakah data itu layak dijadikan sandaran atau tidak. Saya menyayangkan ada kesan bahwa Muhammadiyah berusaha meredam kritik dengan dalih meredam keributan, padahal kritik bukanlah keributan.
3. Memang kekayaan alam merupakan anugerah Allah yang pada manusia diberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual, dengan catatan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan itu tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi. Persoalannya, moda produksi tambang modern berideologi kapitalis sampai kapanpun tidak akan sebangun dengan keseimbangan dan kesejahteraan seluruh makhluk di muka bumi. Dalam konteks negara tropis yang subur di Indonesia, dengan bentang alam yang telah terbentuk secara alami menyesuaikan kebutuhan ekologis setempat, tidak ada kepentingan untuk mengidentikkan kata “kekayaan alam” hanya dengan mineral dan kata “pengelolaan” hanya dengan tambang. Justru kehadiran tambang akan merusak keseimbangan yang telah didesain oleh Allah. Allah telah berfirman, wa lâ tufsidû fi al-ardhi ba’da ishlâhihâ. Janganlah kita merusak bumi setelah perbaikannya, setelah pembentukannya yang natural dan sesuai kebutuhan.
4. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan (9 Juli 2024) memang menyatakan bahwa al-ta’dîn atau tambang (kegiatan ekstraksi mineral dari perut bumi) berhukum asal mubah atau boleh. Saya menyayangkan kenapa catatan bahwa tambang dapat menjadi harâm li sadd al-dzarî’ah (haram sebagai tindakan preventif karena mudaratnya lebih besar) terkesan kurang telaten dikaji. Sebab, dalam pengalaman panjang membersamai warga di tapak tambang, konflik agraria akibat industri ekstraktif energi kotor serta kekerasan struktural dan kultural merupakan pemandangan empirik yang tidak terhindarkan. Kenapa tidak fokus pada pengalaman tersebut?
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
