KUPANG, DELIKNTT.COM – Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., meresmikan pelaksanaan Pasar Murah Reguler Tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kupang, Senin (24/11), di halaman Kantor Camat Kota Raja. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam mengendalikan harga bahan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Pelaksanaan pasar murah turut dihadiri Kepala Disperindag Kota Kupang, Alfred A. Lakabela, S.Pd., M.Pd.; Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Kupang, Muhammad Khairil, S.STP., M.Si.; Camat Kota Raja, Victor Reyneer Therik, S.STP.; serta para camat dan lurah se-Kota Kupang.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pasar murah merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menekan potensi inflasi akibat meningkatnya permintaan kebutuhan pokok menjelang hari raya.
“Menjelang hari raya Nataru biasanya terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok. Karena itu, Pemerintah perlu melakukan intervensi agar harga tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga,” ujar Serena.
Ia menambahkan bahwa pasar murah berperan penting dalam menjaga kemampuan masyarakat, terutama keluarga dengan daya beli terbatas, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak.
“Pasar murah ini terlaksana untuk membantu masyarakat dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau,” tambahnya.
Serena juga mengapresiasi antusiasme masyarakat di Kecamatan Kota Raja dan memastikan bahwa kegiatan serupa akan dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kota Kupang selama enam hari, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp DelikNTT.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
