DELIKNTT.COM – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menerima audiensi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang di ruang kerjanya pada Rabu (19/3).
Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua KPU Kota Kupang, Ismael Manoe, S.Pt., Anggota KPU, Julianus Johanes Paulus Nomleni, S.H., serta Sekretaris KPU, Agustinus Yohanis Ola Paon, S.Sos., M.Si.
Ketua KPU Kota Kupang, Ismael Manoe, menjelaskan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk melaporkan rencana pengembalian sisa dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 kepada Pemerintah Kota Kupang.
Pengembalian dana ini dilakukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat tiga bulan setelah dokumen usulan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih disampaikan kepada DPRD Kota Kupang.
Sebagai bentuk efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat, KPU Kota Kupang akan mengembalikan sisa dana hibah Pilkada sebesar sekitar Rp1 miliar.
“Saat ini kami sedang melengkapi laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan,” ungkap Ismael Manoe.
Sementara itu, Sekretaris KPU Kota Kupang, Agustinus Yohanis Ola Paon, menjelaskan bahwa sisa dana tersebut berasal dari beberapa pos anggaran yang tidak terpakai, terutama anggaran untuk penyelesaian sengketa Pilkada.
“Pada Pilkada Kota Kupang tidak terjadi sengketa, sehingga dana tersebut tidak digunakan. Kami akan mengembalikan dana hibah ini paling lambat tanggal 9 April 2025,” jelasnya.
Menanggapi laporan ini, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan apresiasi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran oleh KPU Kota Kupang.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp DelikNTT.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
