DELIKNTT.COM – Beberapa waktu belakangan ini, media online nasional memberitakan kasus kepala sekolah di beberapa daerah yang terbukti melakukan penggelapan terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Terkahir (21/3/25) dua orang berhasil ditangkap oleh Polres Metro Bekasi yaitu seorang Kepala Sekolah dan Bendahara disalah satu sekolah dasar yang berada di Bekasi.
Dihimpun dari beberapa sumber, disebutkan kasus penggelapan dana BOS oleh kepala sekolah dan bendahara itu terungkap setelah pihak yayasan melakukan audit keuangan.
Akibat dari kasus tersebut, kerugian diperkirakan mencapai 651 juta lebih.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Selasa (1/4/25) Walikota Kupang, dr. Christian Widodo ikut memberikan komentarnya.
Menurutnya, ia akan melakukan proses hukum jika terbukti ada kepala sekolah yang berada di lingkungan Kota Kupang berani menggelapkan dana BOS.
“Kalau ini sampai terjadi di Kota Kupang, saya proses secara Hukum,” tegas Walikota Kupang.
Lebih lanjut, dr. Christian Widodo menyebut dirinya bakal minta kepada aparat penegak hukum agar segera menindak jika ada ASN di lingkungan Kota Kupang yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
“Saya akan minta APH untuk menindak bila ada ASN di Kota Kupang yang melakukan hal-hal seperti ini,” ungkapnya.
Walikota pun mengajak kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Kupang agar ikut memantau dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi penggelapan dana BOS di lembaga pendidikan. Ia katakan, jika ada indikasi langsung hubungi dirinya.
“Wa ke saya saja,” ucapnya.
Namun ia berharap agar ketika melaporkan adanya indikasi penggelapan dana BOS kepada dirinya harus disertakan dengan bukti yang kuat.
“Harus sertakan dengan bukti supaya kita tindak. Biar tidak jadi boomerang ke yang bersangkutan,” pungkasnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp DelikNTT.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
