Tangerang, DelikNTT.Com – Hasil rapat pleno Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang masih menjadi sorotan bagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tangerang. Hal tersebut disampaikan oleh Yasser Ardiansyah selaku ketua Umum IMM Kota Tangerang.
“Harusnya terkait kuorum ini perlu dibuat adendum dan perlu adanya jeda waktu dibuat undangan kembali rapat pleno, jangan seolah-olah ini dipaksakan dengan frasa “Musyawarah”, ini kan seperti Roro Jonggrang membuat Candi 1 Malam Bim salabim Langsung muncul Plt.”tuturnya.
Dirinya juga menegaskan akan menindak lanjuti permasalahan ini baik kepada DPD KNPI Provinsi Banten terkait SK maupun kepada PJ Walikota dan Kadispora Kota Tangerang terkait dana hibah KNPI tahun 2024, dan jika perlu kepada Inspektorat terkait kegiatan wawasan kebangsaan tahun 2023.
“Maka, saya juga akan memberikan informasi ke Pj Walikota dan pada Kadispora Kota Tangerang agar hati-hati terkait dana hibah, apabila dipaksakan dana hibah dikucurkan juga tanpa tedeng aling-aling dan melihat SK serta aturan internal KNPI maka kami akan wait and see melakukan upaya-upaya Hukum,”tegasnyanya.
Karena baginya, solusi terbaik untuk KNPI saat ini adalah mempercepat Musda, adapun persoalan Plt hanya ditugaskan untuk menyelenggarakan Musda jadi tidak perlu menunggu sampai 9 bulan.
“Ayolah sudah saatnya KNPI Kota Tangerang Berbenah, Ikuti aturan PO dan mekanisme Rapat Pleno yang benar, ini kan agak konyol statement Plt Baihaqi yang menyatakan “Kita tinggal melakukan tandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) saja.” Sedangkan banyak hal penting yang harus dia selesaikan, diantaranya adalah Muscam Cipondoh yang sudah lewat dari masa periode, ditambah lagi residu kegiatan wawasan kebangsaan (wasbang) tahun 2023 yang tidak melibatkan OKP di acara tersebut karena sampai saat ini belum ada kejelasan,”bebernya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami 
Subscribe CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
