KUPANG, DELIKNTT.COM – Aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah, Hamid Nasrudin Anas angkat biacara terkait kasus mafia BBM dan polemik pemecatan Rudi Soik bulan Oktober lalu yang menyedot perhatian masyarakat NTT. Sebagai aktivsi, Anas sapaan akrabnya, menilai dugaan mafia BBM yang terjadi di NTT harus dilihat secara Objektif. Yang harus digaris bawahi substansi permasalahan yang ikhwal menjadi kerja-kerja serius kepolisian secara kelembagaan.
Hari ini publik diboyong pada framing media dimana Rudi Soik dianggap sebagai satu-satunya aparat yang habis-habisan memperjuangkan isu BMM di Kupang, padahal jauh sebelum itu, permasalahan dan dugaan mafia BBM yang sedianya diduga dilakukan oleh oknum aparat hingga pelaku-pelaku usaha di lapangan sudah sering diangkat oleh aktivis di Kota Kupang.
“BBM di NTT dewasa ini muncul sebagai masalah di NTT, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi permasalahan urgent problem kita di daerah, naif jika dengan adanya permasalahan pemecatan Rudi Soik oleh Polda NTT yang lalu disimpulkan sebagai dampak dari upaya Rudi Soik melawan mafia BBM dalam institusinya sendiri, kalau kemudian aktivis geraka, pemerhati sosial, aliansi aliansi masyarakat dan organisasi kepemudaan dini dalam mengambil sikap sikap kongkrit lalu mengarahkan isu ini mejadi konflik atar masyarakat maka suda pasti isu isu yang harusnya jadi prioritas pada momentum transisi kepemimpinan daerah ini jadi terabaikan,” ucap Anas.
Pada media ini, Anas membeberkan kasus Rudi Soik ini kalo dilihat secara objektif, terlihat bahwa ini konflik kepentingan atau kepentingan pribadi Vested Interest , yaitu oleh pemecatannya sebagai angota Polri kendati bebrapa catatan pelangaran kode etik yang oleh institusi polisi diputus bersalah didalam sidang kode etik bebrapa waktu lalu.
“Lalau oleh upaya mengamankan posisinya di internal kepolisian, olehnya isu BBM ini diframing seolah mafia BBM ini sudah terjadi lama dan dibekingi oleh aparat. Tidak dapat dipungkiri mungkin dalam tanda kutip mafia itu pasti,” tambah anas.
Sebagai aktivis yang cukup berperan aktif hampir pada setiap isu sosial ekonomi hukum hingga politik, lanjut dia, posisi aktivis gerakan per hari ini seolah terpolarisasi menjadi pro dan kontra, ada yang kemudian mendukung Rudi ada pula yang mendukung langkah langkah kepolisian hal ini cukup disayangkan, sebab seolah gerkan gerakan aktivis terkesan di pengaruhi ego atau tendensius oknum dalam kata lain kita sedang dimanfaatkan.
Dikatakan Anas, idealnya di dalam momentum transisi kepemimpinan nasional dan daerah peran kepolisian sebagai lembaga dan alat negara sanggat dibutuhkan, olehnya itu, seharusnya kita biarkan saja Kepolisian Daerah NTT mengambil langkah langkah konsititusi didalam menyelesaikan problem internal. Sebagai aktivis yang pro terhadap kepentingan umum semua kita mesti menjaga indenpendensi dan integritasnya objektivitas analisis dan hipotesi gerakan terhadap isu isu di NTT agar tidak mudah dimanfaatkan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
