Kupang, DelikNTT.Com – Kita mesti bersyukur bahwa pembangunan di seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukan adanya kemajuan. Namun, kita juga perlu melakukan percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan provinsi-provinsi yang lain. Masih banyak persoalan yang ada di NTT ini, yang kemudian memunculkan stigma yang kurang baik terhadap kehidupan. Demikian yang diungkapkan oleh Ahmad Yohan dalam dialog publik di RRI Kupang, Senin (22/04/2024).
Ketua DPW PAN NTT itu menyampaikan, jika berkunjung ke daerah Sumatera, Jawa atau Kalimantan lalu memperkenalkan diri dari NTT, dengan sendirinya akan memunculkan stigma kurang baik, karena melihat NTT masih banyak masalah, mulai dari pendidikan, kesehatan dan seterusnya.
“Tentu, kita harus mulai menyadari bahwa persoalan NTT atau pembangunan di NTT ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat NTT, termasuk tokoh agama juga ikut berpikir dan berperan aktif untuk mendorong agar pembangunan kita ini benar-benar menyelesaikan masalah,”ungkap anggota DPR RI Fraksi PAN.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan provinsi lain yang hari ini dicap punya potensi pariwisata yang kuat, justru NTT adalah salah satu provinsi dengan potensi pariwisata yang sangat luar biasa, potensi perikanan, dan juga memiliki generasi muda yang hebat-hebat.
“Siapa bilang kita ini bodoh, NTT pernah melahirkan tokoh sekelas Frans Seda pakar ekonomi yang pernah dipakai di zaman orde lama, orde baru dan era reformasi. Punya Gubernur BI, Pak Adrianus Mooy, pakar tata bahasa Indonesia, pak Gorys Keraf ,”beber Presedium MN Kahmi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami 
Subscribe CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
